Biaya Perjadin Dibayar Tahun Berikutnya

PERTANYAAN:

Apabila ada Perjalanan Dinas yang sangat mendesak dan harus dihadiri, ternyata anggaran tahun berjalan tidak mencukupi untuk membiayai apakah dapat di bebankan ke anggaran tahun berikutnya?

JAWABAN:

Sesuai Pasal 57 ayat (1)  PP 45 tahun 2013 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Sementara pada pasal 6 PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, bahwa Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas tersebut paling tidak mencantumkan:

1.    Pemberi tugas

2.    Pelaksana tugas

3.    Waktu pelaksanaan tugas

4.    Tempat pelaksanaan tugas

5.    Pembebanan biaya perjalanan dinas

Jadi perjalanan dinas yang dilakukan pada tahun ini, tidak bisa tidak bisa dilakukan apabila dana tidak tersedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.