PPh pasal 21 Uang Saku

PERTANYAAN:

Mohon penjelasan mengenai pengenaan pph pasal 21 untuk Uang Saku kegiatan misal Uang saku kegiatan fullbord, uang representatif, karena banyak satker yang SPM nya diajukan tidak melakukan pemotongan pph 21 atas uang saku pada kegiatan tersebut.


JAWABAN:


  1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Pasal 61 Ayat (4) Huruf e, pengujian SPM yang dilakukan oleh KPPN terkait potongan pajak pada SPM LS adalah kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP. PPSPM bertanggungjawab terhadap potongan pajak yang dibayarkan melalui SPM LS.
  2. Terkait dengan obyek pengenaan pajak, agar berkoordinasi dengan KPP setempat.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.