Perhitungan Hari Pembayaran Uang Harian

PERTANYAAN:

Pegawai melakukan Perjalanan Dinas 3 hari dari tanggal 4 s.d 6 Desember 2019, berangkat dari Jakarta tanggal 4 sore dan sampai Surabaya tanggal 5 pagi. Pada tanggal 5 sore pegawai kembali dari Surabaya dan sampai jakarta pada tanggal 6 Desember. Uang harian yang berhak dibayarkan itu 2 hari atau 3 hari?

JAWABAN:

Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas, dimana salah satu isinya mencantumkan waktu pelaksanaan tugas. Apabila Perjalanan Dinas melewat batas kota maka Surat Tugas tersebut sebagai dasar penerbitan SPD (Surat Perjanan Dinas).

Sekarang kita lihat format SPD sesuai lampiran I Peraturan Menteri Keungan Nomor 113/PMK.05/2012, pada halaman kedua disitu ada kolom data yang harus diisi tempat, tanggal, tanda tangan dan cap dinas.
Nah dari situ kita bisa melihat pada kolom I pegawai berangkat dari tempat kedudukan ke tempat tugas tanggal berapa, kemudian pada kolom II disitu diketahui kapan pegawai tersebut sampai di tempat tugas dan kapan meninggalkan tempat tugas. Dari situ sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran uang harian pak.

Contoh kasus : Misalkan Sesuai Surat tugas pegawai A berkantor di Jakarta melakukan Perjalanan Dinas ke Surabaya selama 3 hari dari tanggal 4 s.d 6 Desember 2019, pegawai tersebut berangkat dari Jakarta tanggal 4 dan sampai Surabaya tanggal 5 Desember 2019. Apabila pegawai A meninggalkan/berangkat dari Surabaya tanggal 5 Desember maka uang harian yang dibayarkan adalah 2 hari. Apabila pegawai tersebut meninggalkan/berangkat dari Surabaya tanggal 6 maka uang harian yang dibayarkan adalah 3 hari. Suatu hal juga misalkan karena tanggal 7 dan 8 adalah hari libur sehingga pegawai A tersebut akan menengok keluarganya sehingga meninggalkan surabaya tanggal 8 Desember maka uang harian yang dibayarkan tetap 3 hari.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.