Pengembalian Belanja dalam hal Terjadi Pemutusan Kontrak

Pertanyaan: Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, adakah Dasar/Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar rekanan harus menyetor pengembalian belanja sejumlah bruto sementara pada saat pembayaran yang diterima adalah netto?

Bagaimana mekanisme pengembalian pajak yang terlanjur dipotong pada SPM?


Jawaban: Pengaturan pengembalian belanja mengacu pada Perdirjen 21/PB/2014 tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja pada SPAN.
Pengembalian belanja sesuai dengan nilai yang dikeluarkan dari kas negara, sedangkan untuk pajaknya menggunakan mekanisme restitusi pajak.
Untuk perhitungan/pengembalian pajaknya rekanan, agar dapat menghubungi Kantor Pelayanan Perpajakan.

Editor: HAI-Pedia






Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.