Biaya Perjalanan Dinas Untuk Siswa Pendidikan

PERTANYAAN:

Pada sekolah tinggi kedinasan dimana pada saat kegiatan lomba atau pengabdian masyarakat melibatkan siswa/taruna dengan Surat Tugas dari Direktur apakah berhak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.

JAWABAN:

Berdasarkan pasal 38 pada PMK 113/PMK.05/2012, Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. Sehingga Siswa/taruna yang mendapatkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Direktur dapat dibayarkan haknya sebagai pelaksana SPD. Taruna tersebut diperlakukan sebagai pihak lain yang melaksanakan perjadin sebagaimana ketentuan yang terdapat pada PMK 113. Adapun tingkat penggolongan biaya perjadin untuk taruna tersebut ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. 




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.