Penyampaian SPM LS dengan jaminan Bank garansi kontrak tidak selesai

Pertanyaan: Dalam pasal 21 disebutkan bahwa SPM LS kontraktual yang disampaikan ke KPPN dapat sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019. Sedangkan dalam pasal 10 PMK 194/PMK,05/2014 disebutkan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya untuk untung Kas Negara.

Dari penafsiran pasal ini, jika PPK hanya menyampaikan Bank Garansi sebesar perkiraan penyelesaian pekerjaan, maka atas sisa kontrak (pekerjaan) yang tidak dijaminkan tersebut tidak dapat dilajutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Misal : outstanding kontrak 10 Miliyar Rupiah(M), perkiraan penyelesaian pekerjaan 7 M dan garansi bank 7 M. Maka sisa kontrak yang 3 M tidak dapat dilanjutkan pada TA berikutnya. Apakah benar begitu?


Jawaban: Berdasarkan ilutrasi tersebut, disampaikan sbb:

1.    Satker dapat mengajukan SPM sebesar perkiraan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.7 M dengan dilampiri Garansi Bank senilai perkiraan penyelesaian pekerjaan tersebut

2.    Apabila sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak penyedia dapat menunjukan bukti prestasi pekerjaan sebesar Rp.7 M, maka tidak dilakukan klaim oleh KPPN atas Garansi Bank yang telah diserahkan sebelumnya.

3.    Untuk sisa pekerjaan sebesar Rp.3 M, mengacu Pasal (4) PMK 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas PMK 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran


Editor: HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.