Pembayaran kegiatan bersumber SBSN: Per 13 Tahun 2019

Pertanyaan: Pada Per 13 Tahun 2019 pasal 21 ayat 10 menyatakan bahwa SPM-LS kontraktual bersumber SBSN diajukan paling banyak sebesar nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dan tidak dilampirkan dokumen garansi bank. Jadi asumsi SPM diajukan pada batas akhir pengajuan SPM yakni tanggal  20 desember 2019, maka progres fisik yang digunakan adalah progres fisik sampai dengan 20 Desember tersebut, dengan lampiran BAPP. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 21 desember 2019 s.d. kontraknya berakhir tanggal 31 Desember 2019, bagaimana mekanisme pembayaran sisa pekerjaan tersebut?


Jawaban: Berdasarkan SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-74/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019 (terlampir) diatur bahwa:

Penyelesaian tagihan pekerjaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah selesai 100%, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

  1. Tagihan atas penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan 100% setelah tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang belum ditagihkan ke KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, diajukan pada tahun anggaran 2020 dengan membebani DIPA tahun 2020 setelah pagu anggaran diluncurkan melalui revisi anggaran  
  2. Tagihan tersebut di atas pada SPAN diperlakukan sebagai tunggakan tagihan tahun anggaran yang lalu. Namun secara riil tagihan dimaksud bukan merupakan tunggakan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam catatan pada halaman IV-B DIPA  
  3. Mengingat pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan pada tahun 2019, maka tagihan pekerjaan tersebut diajukan ke KPPN menggunakan jenis SPM-LS Non Kontraktual. 


Editor: HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.