Dasar Aturan Pencairan PNBP

PERTANYAAN:

PNBP yang pengelolaannya pada masing-masing satker, dasar pencairannya apakah memerlukan SE dari Ditjen Perbendaharaan terkait Maksimum Pencairan Dana.


JAWABAN:


Penggunaan Maksimum Pencairan Dana atas PNBP pada Satker mengacu pada Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4  ayat (1) PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran PNBP atas APBN, yakni:


Pasal 3 ayat (4) 

Maksimum Pencairan Dana (MP) pada masing-masing  Satker pengguna PNBP dapat ditetapkan:

a. secara terpusat, berdasarkan jumlah setoran PNBP yang disetor ke Kas Negara;
b. untuk masing-masing Satker pengguna PNBP, berdasarkan jumlah setoran PNBP pada masing-masing Satker pengguna PNBP.


Pasal 4 ayat (1)

Maksimum Pencairan (MP) untuk Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a), ditetapkan dengan Surat Edaran/Peraturan Dirjen Perbendaharaan berdasarkan perhitungan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).


Pasal 5 ayat 1

Penetapan Maksimum Pencairan (MP) untuk Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (b) dilakukan berdasarkan SSBP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN.



Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya untuk satker yang pengelolaan PNBP nya tersebar maka cukup menyampaikan konfirmasi SSBP ke KPPN. Namun demikian, terdapat beberapa satker dimana pengelolaan PNBP nya tersebar namun penetapan MP nya terpusat.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.