Penggunaan Materai pada Bukti Pembelian

PERTANYAAN:

Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 28 ayat 2,  Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apakah Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Rp10.000.000 masih harus dibubuhi materai?

JAWABAN:

Ketentuan yang mengatur penggunaan materai tercantum dalam Pasal 2 ayat 1-4 UU No. 13/1985. Dokumen yang dikenakan bea meterai adalah dokumen berbentuk :

  • Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris termasuk salinannya. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
  • Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000: 1) Yang menyebutkan penerimaan uang 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank 4) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  • Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek
  • Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun

Sepanjang bukti pembelian/pembayaran tersebut memuat nilai uang dan bertujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, maka dapat dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


ketentuan lebih lanjut penggunaan meterai dapat dikonsultasikan ke Ditjen Pajak





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.