Penginapan Untuk Kegiatan Fullday Di Luar Kota

PERTANYAAN:

Kegiatan dilaksanakan diluar kota pada tanggal 15-17, pelaksanaan tanggal 16, tanggal 15 dan 17 diperhitungkan sebagai tanggal keberangkatan dan kepulangan. Apakah tanggal 15 dan 17 berhak atas biaya pengindapan?

JAWABAN:

Berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, terhadap peserta kegiatan rapat fullday yang berasal dari luar kota (melewati batas kota) dapat diberikan penginapan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, telah diatur bahwa:

Pelaksana SPD dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan:

a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya,sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau

b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.

Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud tidak diberikan untuk:

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;

b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan

c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.


Apabila melihat tanggal yang anda sampaikan, biaya penginapan dapat diberikan untuk 2(dua) hari yaitu tanggal 15 dan 16.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.