Batas revisi halaman III DIPA pada triwulan III

Pertanyaan:
Apakah ada batas waktu untuk revisi halaman III DIPA pada triwulan III?


Jawaban :

Tidak ada batas revisi halaman III DIPA pada triwulan III menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 4/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal. Khusus untuk triwulan IV, batas usul revisi halaman III DIPA tanggal 30 November 2019.

Terkait dengan perhitungan persentase deviasi halaman III DIPA pada IKPA tahun 2019, nilai indikator Halaman III DIPA dikunci per triwulan sesuai dengan angkat 2 huruf a butir 1) Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-364/PB.2/2019 tentang Perhitungan Nilai Kinerja pada IKPA Tahun 2019 (Nota Dinas terlampir).

Kebijakan penetapan penguncian nilai indikator Halaman III DIPA secara triwulanan merupakan tahapan dalam menjadikan Halaman III DIPA sebagai alat manajemen kas dalam pengelolaan keuangan negara yang baik dan untuk mendorong satker agar melakukan perencanaan yang lebih baik kemudian disiplin dan konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan kebijakan IKPA tersebut, agar nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA bagus, satker dapat melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan, sebelum triwulan berakhir. Namun penumpukan jumlah usulan revisi pada akhir triwulan atau pada batas akhir revisi pada triwulan IV dapat mengganggu kelancaran penyelesaian pengesahan revisi. Tingginya jumlah akses terhadap aplikasi custem web (menggunakan single database) yang digunakan untuk memproses usul revisi dapat mengurangi performa aplikasi sehingga ada resiko penumpukan antrian posting yang masuk aplikasi dari seluruh Kanwil DJPb. Kondisi ini dapat berakibat pengesahan revisi akan terposting otomatis pada awal triwulan berikutnya sehingga tidak dapat meningkatkan nilai indikator halaman III DIPA. Oleh karena itu, untuk menghindari penumpukan usulan revisi DIPA di Kanwil DJPb pada akhir triwulan, disarankan usul revisi halaman III DIPA dilakukan 1 atau 2 pekan sebelum akhir triwulan atau batas waktu revisi.


Editor : HAI Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.