Narasumber Dari PPNPN

PERTANYAN:

  1. Bolehkah PPNPN yang memiliki kompetensi untuk menjadi narasumber?
  2. Mohon dijelaskan maksud, narasumber /pembahas berasal dari dalam unit organisasi es I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi Es I penyelenggara/masyarakat . Apakah ada ketentuan jumlah peserta dari luar unit organisasi es I penyelenggara. Jika di unit organisasi penyelenggara mengundang pesertanya es II apakah diperbolehkan?

JAWABAN:


  1. Untuk PPNPN yang berkompetensi dapat diberikan honor Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional yang tercantum dalam SBM.
    Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Halaman 116 angka 8, honor ini merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber/pembahas pakar/praktisi/ profesional yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ sarasehan/ simposium/lokakarya/ Focus Group Discussion/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  2. Terkait dengan pernyataan pada SBM yaitu "narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat", honor narasumber dapat diberikan sepanjang peserta suatu kegiatan berasal dari unit Eselon I lain diluar dari Unit Eselon I Penyelenggara kegiatan tersebut. Jika terdapat peserta dari kelompok masyarakat/pihak Kementerian/Lembaga di luar BPOM juga dapat diberkan narasumber.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.