Pembelian Belanja Barang Melebihi Nilai Kapitalisasi

PERTANYAAN:

Satker melakukan pembelian Karpet pada akun belanja barang senilai 1,6 Milyar apakah bisa dikatergorikan sebagai aset di SIMAK BMN. Pembelian karpet dimaksud bukan untuk kantor sendiri akan tetapi dipasang di gedung instansi lain, sebagai kompensasi sewa gedung  yang tidak perlu dibayar (biaya sewa tidak perlu dibayar) dalam jangka beberapa tahun kedepan, jika dirupiahkan maka biaya sewa ruang kantor jauh lebih mahal dibanding jika dikompensasikan untuk penggantian karpet ( karpet lama sudah rusak) bangunan atau gedung ini hasil sitaan asset oleh negara, tapi ada pengelolanya

JAWABAN:

Dapat disampaikan bahwa sesuai kodefikasi BMN, karpet merupakan salah satu jenis BMN aset tetap pada kelompok 3 (Peralatan dan Mesin), 3.05 (Alat Kantor dan Rumah Tangga).

Namun demikian, untuk menentukan satuan minimum kapitalisasi dari pembelian/pengadaan karpet sangat bergantung dari maksud dan intensi penggunaan aset dari manajemen. Terhadap karpet yang bersifat tetap/tidak dapat dipindahkan dan diletakkan di ruangan tertentu (sebagai contoh pemasangannya dengan cara dilengketkan dengan alas lantai) maka memungkinkan untuk dicatat sebagai satu kesatuan dengan Gedung dan Bangunan. Sedangkan apabila karpet bersifat portable (dapat dipindahkan diruangan manapun) dan pemasangan jumlah karpet disesuaikan dengan luas ruangannya, maka satuannya sebaiknya dihitung dari satuan karpet itu sendiri apakah gulung atau satuan lainnya (seperti meter dll).


Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, untuk pengadaan karpet dengan nilai Rp1,6 miliar tidak tepat dibebankan menggunakan Belanja Barang (akun 52) tetapi seharusnya menggunakan Belanja Modal (akun 53) sepanjang memenuhi satuan minimum kapitalisasi. Atas realisasi tersebut maka dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui aplikasi pelaporan barang (SIMAK BMN). 


Dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran, pengadaan karpet merupakan realisasi belanja satker atas alokasi anggaran pengadaan karpet dimaksud. Terkait pertanyaan apakah pengadaan karpet tersebut dapat diperlakukan sebagai kompensasi atas biaya sewa, kami berpendapat bahwa sejauh ini belum ada regulasi tata kelola pelaksanaan anggaran yang mengatur praktik kompensasi dimaksud.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.