Perjalanan Dinas dengan Perbedaan Rute antara Berangkat dan Kembali

Terkait Perjalanan DInas dengan perbedaan rute antara berangkat dan kembali, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap,


Pasal 3, diatur bahwa Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;

c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.


Pasal 35 ayat (2), bahwa:
PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34.
Dengan demikian, jika perjalanan dinas dimaksud dalam pertanyaan berdasarkan penilaian dan kewenangan PPK telah memenuhi prinsip tersebut di atas maka perjalanan dinas dapat dibayarkan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.