Dana BOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

PERTANYAAN:

Satker Kemenag mempunyai Akun untuk Dana Bos yang ditampung di Akun 521233 (Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang). Kegiatan Dana Bos tersebut salah satunya adalah pembelian buku untuk Madarasah Ibtidayah Negeri. Dapatkah Satker Kemenag menggunakan akun tersebut untuk pembelian buku dimaksud dengan SPM LS yang ditujukan kepada pihak ketiga

JAWABAN:

  1. Sesuai dengan KEP Dirjen Pendis nomor 511 tahun 2019, pengganggaran dana BOS pada Madrasah Negeri dialokasikan dengan menggunakan akun-akun sebagaimana diatur dalam KEP Dirjen Perbendaharaan No 211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segemen Akun pada BAS.
  2. Sesuai dengan PP No 45 Tahun 2013, disampaikan bahwa pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak. Dalam hal pembayaran secara langsung tidak dapat dilaksanakan, pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.
  3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa:
    • Anggaran untuk pengadaan buku agar dialokasikan menggunakan akun sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam KEP Dirjen Perbendaharaan No 211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segemen Akun pada BAS.
    • Penyelesaian tagihan atas pengadaan buku dalam rangka pelakasanaan BOS dapat dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak.
    • Selanjutnya, saudara dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pendis untuk mendapat penjelasan lebih lanjut terkait KEP Dirjen Pendis nomor 511 tahun 2019.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.