Biaya Retur Kiriman Surat

PERTANYAAN:

Apakah biaya retur atas surat yang Satker kirimkan dapat dibebankan ke DIPA Satker tersebut?

JAWABAN:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara bahwa PPK berwenang dalam pengujian tagihan kepada negara, jika biaya retur pengiriman lewat pos tersebut memenuhi persyaratan sebagai tagihan kepada negara maka dapat dibayarkan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.