Penerbit Surat Tugas Nara Sumber dari Luar Satker

PERTANYAAN:

Terkait dengan Perjalanan Dinas narasumber yang berasal dari satker lain, satker asal narasumber tidak mau menerbitkan surat tugas dan menggantinya dengan surat izin menjadi narasumber dengan alasan biaya perjalanan dinas tidak menjadi tanggungan mereka. Sementara biaya perjalan dinasnya ditanggung satker yang mengundang, sehingga membutuhkan surat tugas. Apakah dalam kasus ini satker yang mengundang boleh menerbitkan surat tugas untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas narasumber tersebut?

JAWABAN:

  1. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kedudukan kantor asal agar dilindungi dengan surat tugas yang dibuat oleh KPA pegawai tersebut. Surat tugas tersebut bermaksud melindungi status dinas pegawai apabila tertimpa musibah di luar kantor ketika sedang melaksanakan tugas kedinasan, disamping itu juga untuk menjelaskan status kinerja pegawai yang sedang berada diluar kantor yaitu sedang melaksanakan tugas kedinasan;
  2. Didalam surat tugas dimaksud hendaknya dijelaskan atas beban DIPA siapa tugas kedinasan dimaksud, apakah atas beban anggaran kantor asal ataukah atas beban anggaran kantor tujuan dinas.
  3. Atas surat tugas yang dibuat oleh KPA dimaksud dan telah terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa tugas kedinasan tersebut menjadi beban DIPA kantor tujuan, maka selanjutnya kantor tujuan dapat menggunakan surat tugas tersebut sebagai salah satu dokumen pendukung pembayaran perjadin pegawai dimaksud maupun pembayaran honorarium narasumbernya.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.