Uang Kehormatan Komisioner KPU

PERTANYAAN:

Terkait uang kehormatan Komisioner KPU

  1. Apakah komisioner termasuk ASN yang harus direkam sebagai PPNPN?
  2. Terkait pengajuan SPM Uang Kehormatan apakah mengacu pada aturan pengajuan SPM Honorarium PPNPN?

 JAWAB:

Terkait pembayaran uang kehormatan komisioner KPU disampaikan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah disebutkan bahwa komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstruktural termasuk sebagai PPNPN sehingga komisioner KPU juga merupakan PPNPN.
  2. Pengajuan SPM uang kehormatan KPU mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 yaitu bahwa penghasilan PPNPN dibayarkan pada bulan berikutnya (dapat dilakukan pada hari pertama bulan berikutnya)




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.