Pertanyaan Dasar Hukum Laporan Keuangan dan sertifikat Bendahara

Pertanyaan :
1. apa dasar hukum pada Laporan Keuangan ?? berdasarkan urutan teratas  sampai kebawah

2. apa dasar hukum bendahara memiliki sertifikat bendahara dari urutan teratas sampai kebawah ??

Jawaban:
Dasar Hukum penyususunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stanar Akuntansi Pemerintah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang SIstem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  5. Peraturan Menteri KEuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Sementara dasar hukum bendahara harus memiliki sertifikat bendahara adalah sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
  5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 23/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.