Konsekuensi bagi Satker yang pada Januari 2020 Belum Memiliki Bendahara Bersertifikat

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, mulai Januari 2020 bahwa PNS, anggota TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara dengan pangkat/golongan minimal II/b atau yang disetarakan dan pendidikan minimal SLTA

  1. Terkait konsekuensi apabila pada tahun 2020 satuan kerja tidak memiliki bendahara negara tersertifikasi, maka pada satuan kerja tersebut tidak dapat mengangkat bendahara. Hal itu juga akan menjelaskan perlakuan Kuasa BUN kepada satuan kerja yang tidak memiliki bendahara negara tersertifikasi.
  2. Pada tahun 2020, seluruh pendaftaran sertifikasi hanya dapat dilakukan melalui diklat bendahara yang dilakukan atas kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.