Sertifikasi Bendahara

Pertanyaan :

Untuk persiapan pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada KPPN, ada beberapa hal yang ditanyakan :

1. Untuk Peserta Bendahara yang sudah Lulus Sertifikasi tapi sebagai Bendahara di lebih dari 1 DIPA bagaimana perlakuannya? contoh seperti Satker Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri yang satu kantor tapi ada beberapa DIPA. Sesuai dengan ND-968/PB.7/2019 tanggal 11 Juli 2019, pada monitoring satker yang bendahara belum tersertifikasi, satker tersebut masuk dalam bendahara satker belum tersertifikasi walaupun sebenarnya bendaharanya sudah Lulus sertifikasi. Apa perlu ikut Ujian sertifikasi lagi ?

2.  Untuk satker yang secara struktural mempunyai Bendahara tapi tidak mempunyai Rekening Bendahara (BPG) dan tidak mengelola Uang Persediaan (UP), apakah juga wajib ikut Sertifikasi bendahara? contohnya seperti satker Tugas Pembantuan (TP), Kantor Pusat (KP) ?

Jawaban:

  1. Untuk beberapa satker yang memiliki 1 bendahara, tidak perlu mengikuti ujian ulang lagi. Untuk fixasi data, mohon dapat menginformasikan hal tersebut kepada PIC regional sehingga data pada bendahara dapat ditambah (menambah kode satker yang dikelola).

  2. Dalam kompetensi bendahara sesuai PMK 128/PMK.05/2017, bahwa kompetensi bendahara telah ditentukan, salah satunya adalah mengelola rekening dan Uang Persediaan. Namun pada prinsipnya adalah, apabila satuan kerja memiliki bendahara dan ditunjuk oleh SK maka bendahara dimaksud wajib mengikuti ujian sertifikasi bendahara.






Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.