Kontrak pada Aplikasi e-Purchasing

Terhadap belanja modal melalui e-katalog senilai diatas 50 juta rupiah, PPK mengunduh format Surat Pesanan yang diperlakukan sebagai dokumen perikatan/kontrak pada aplikasi e-Purchasing.

  • Sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 28, tanda bukti atas Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online adalah berupa Surat Pesanan;
  • Surat Pesanan tersebut merupakan pengganti perjanjian/kontrak dan dapat dituangkan dalam uraian SPM. Namun demikian, untuk tanggal serah terima barang dan pembayaran harus tetap dicantumkan sesuai dengan tanggal yang telah diinput dalam e-purchasing tersebut;
  • Perlu kami informasikan kembali bahwa di dalam Surat Pesanan atas pengadaan melalui E-Purchasing, terdapat informasi yang salah satunya mengenai pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan (sistem bulanan/ sistem termin/ pembayaran sekaligus), dan nantinya berimplikasi kepada kewajiban penyampaian ADK data kontrak ke KPPN atas SPM kontraktual;
  • Selain itu, Surat Pesanan juga disahkan dengan dibubuhkannya tandatangan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia/kemitraan (KSO), yang dapat menjadikan Surat Pesanan sebagai dokumen perikatan

Mekanisme pembayarannya menggunakan LS kontraktual sehingga harus mendaftarkan kontrak dan data supplier terlebih dahulu ke KPPN

Pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa  silahkan menghubungi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) secara langsung melalui nomor 021- 29935577 atau 021-144

Editor: HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.