Optimalisasi Belanja Modal dengan Revisi

Pertanyaan:

Satker mempunyai DIPA TA 2019 Belanja MODAL  dengan kode output 998 (Pembangunan / Renovasi Gedung Bangunan) sebesar 1.604.374.000 dengan detil POK :

1. Renovasi Gedung  Pendukung

    - Pembangunan gedung pendukung

    - Pembangunan pagar kantor

    - Pembangunan pagar rumah dinas      

    - pengawasn

    - administrasi proyek 

    - perencanaan 


Setelah dilakukan kontrak terhadap pekerjaan ini diprediksi sisa dana sebesar 350.000.000

Apakah sisa dana dimaksud dapat langsung kami pergunakan tahun ini untuk:

1. renovasi rumah dinas 2 buah sebesar 250.000.000

2. peralatan dan mesin sebesar 100.000.000


untuk revisi renovasi rumah dinas 2 buah apakah hanya revisi POK?

untuk revisi peralatan dan mesin apakah masuk revisi ke kanwil DJPB atau kantor pusat?


Jawaban:

Kewenangan revisi terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual:

  1. Kewenangan Dit. PA dalam hal pergeseran anggaran untuk penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual sepanjang untuk menambah volume keluaran (output) yang sama atau volume keluaran (output) yang lain.
  2. Kewenangan Kanwil dalam hal penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual dalam 1 (satu) satker untuk meningkatkan volume keluaran (output) pada Kegiatan yang sama atau meningkatkan volume keluaran (output) pada Kegiatan lain dalam Program yang sama.
Apabila terdapat pencantuman catatan dalam halaman IV. B DIPA terkait pencantuman volume komponen pembangunan/renovasi gedung/bangunan dan komponen pengadaan kendaraan bermotor dalam keluaran (output) sarana dan prasarana internal ; dan / atau berupa penambahan volume komponen pembangunan/renovasi gedung/bangunan dan komponen pengadaan kendaraan bermotor dalam keluaran (output) sarana dan prasarana internal sepanjang pagu keluaran (output) sarana dan prasarana internal tetap merupakan kewenangan revisi pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.