Penandatangan SPBy

Pertanyaan:

Sehubungan dengan penerbitan SPBy dari PPK atas nama KPA kepada Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran atas UP, apakah semua SPBy tersebut wajib ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa? Mohon penjelasannya, mengingat tidak semua pembayaran dilakukan melalui PPBJ dan memperhatikan pasal 51 PMK-190/PMK.05/2012 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

Jawaban:

Sesuai dengan  pasal 51 dan Lampiran XII pada PMK 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK 178/PMK.05/2018 bahwa: 
  • Pasal 51:

  1. Ayat (1): Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.
  2. Ayat (5): Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri:
    1. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
    2. rincian kebutuhan dana; dan
    3. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja,        
  • Lampiran XII : Dalam format SPBy  tertera bahwa pejabat yang berwenang menandatangani SPBy adalah Bendahara Pengeluaran, PPK an. KPA  dan Penerima Uang Muka/Uang Muka Kerja dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Uang Muka Kerja.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.