Pembayaran Honor Output Kegiatan Sebelum DIPA Terbit.

Pertanyaan:

Satker melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (UPTPBJ) sejak bulan Februari, Maret dan April tahun 2019 dengan  ditetapkan dan diterbitkannya SK Kepala Balai/Kepala UPTPBJ dari Menteri, kemudian SK Kasubag TU/Sekretaris UPTPBJ terbit bulan Maret dari Eselon I Kementerian, dan SK Tim Penelitian dan Tim Pendukung UPTPBJ pada bulan April dari Kepala Balai/Kepala Satker.
DIPA satker baru terbit pada tanggal 29 Mei 2019, dan pada akun Honor Output Kegiatan (521213) diberikan volume OB/10 bulan yang berarti honor tersebut bersifat rutin bulanan. Apakah satker boleh mengajukan pembayaran/tagihan honor output kegiatan (521213) dimaksud sejak bulan Februari s.d Mei 2019?

Jawaban:

Atas kejadian tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut:
  1. Terkait dengan pertanyaan Saudara dapat disampaikan bahwa Penandatanganan Surat Keputusan sebagai dasar pencairan honor seharusnya dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif;
  2. Apabila pengaturan dalam SK Tim dinyatakan bahwa honorarium dibayarkan (berlaku surut) mulai dari bulan Februari 2019, maka honorarium atas SK Tim dimaksud dapat dibayarkan mulai bulan Februari 2019.
  3. Penilaian atas kewajaran dan kelayakan pembayaran honor tim merupakan menjadi kewenangan KPA, dan KPA dapat mempertanggungjawabkan bahwa Tim dimaksud telah bekerja dari bulan Februari 2019 berdasarkan laporan dari tim tersebut serta telah dialokasikan anggarannya dalam DIPA. KPA bertanggungjawab secara penuh terhadap SK yang diterbitkan/ditandatangani;
  4. Selanjutnya, pemberian honor tim agar dilakukan secara selektif, efisien serta memperhatikan ketersediaan dana.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.