Komponen Biaya Konsinyering

Pertanyaan:

Apa saja komponen biaya kegiatan konsinyering? Apabila konsinyering tersebut merupakan kegiatan untuk mengerjakan pekerjaan mendesak di hotel luar kota (tanpa penggunaan ruang meeting), apakah menggunakan uang harian fullboard luar kota atau uang harian perjalanan dinas? Apakah konsinyering dengan model seperti itu masuk kedalam SBM yang uang harian kegiatan rapat/pertemuan?

Jawaban:

Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat kami sampaikan:

  1.  Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan diantaranya dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
  2.  Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, meliputi:
    1. kegiatan  sosialisasi/ bimbingan teknis/diseminasi/workshopFocus Group Discussion (FGD)/pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di dalam atau di luar kantor penyelenggara kegiatan.
    2. konsinyering; dan
    3. rapat di dalam kantor di luar jam kerja.
  3. Rincian biaya untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya adalah:
    1. Uang saku paket meeting;
    2. Uang transpor pegawai;
    3. Biaya penginapan, diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan;
    4. Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.