Pembuatan Gaji 13 untuk pegawai pindahan

A. Permasalahan

Pegawai pindah dimana gaji Juni  masih dibayar di satker lama, sedangkan Gaji Juli  sudah di satker baru maka ketika ketika satker baru membuat Gaji13 seharusnya tetap bisa muncul dan bisa dibuat Gaji 13 di satker baru. Jika tidak muncul maka ada dua kemungkinan :

  1. Pegawai pindah tersebut gaji Juni  di satker lama adalah Gaji Susulan, sedangkan pada Satker baru tidak ada gaji susulan bulan Juni
  2. Pegawai pindah tersebut gaji Juni  di satker lama adalah Gaji Induk , sedangkan gaji Juni pada  Satker baru adalah gaji Susulan

Jadi terdapat perbedaan jenis Gaji yaitu gaji susulan dengan gaji induk

B. Solusi

Solusinya adalah membuat gaji susulan/induk dummy, untuk memancing data, pastikan bahwa untuk kasus point 1 dan 2 diatas bulannya adalah sama misalkan gaji susulan/induk dibuat bulan Juni 2019. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

  1. Rekam pegawai dummy di perekaman data pegawai misalkan NIP/NRP nya adalah : 1111111111111111, kemudian berikan no urut dan status kawin awal tahun
  2. Untuk point 1) : karena gaji yang bermasalah adalah gaji susulan, maka pegawai dummy ini  :

· Buat gaji susulan misalkan gaji Juni 2019, proses gaji sampai disimpan, lalu load master

· proses Gaji13  berdasarkan gaji susulan yang telah diload master, maka data pegawai pindah akan muncul

3. Untuk point 2) : karena gaji yang bermasalah adalah gaji induk, maka pegawai dummy ini  :

· Buat gaji induk misalkan gaji Juni 2019, proses gaji sampai disimpan, lalu load master

· proses Gaji13 berdasarkan gaji induk yang telah diload master, maka data pegawai pindah akan muncul 




Editor : HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.