Mekanisme GUP Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Terkait penggunaan KKP, untuk Satker yang telah ditetapkan sebagai Satker uji coba KKP maka dapat menggunakan KKP dengan berpedoman pada Perdirjen Nomor PER-17/PB/2017 sedangkan Satker yang tidak ditetapkan sebagai Satker uji coba KKP maka KKP dapat digunakan mulai tanggal 1 Juli 2019.

Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum 50% seperti halnya pertanggungjawaban UP Tunai. Pertanggungjawaban UP KKP dapat segera dipertanggungjawabkan dengan SPM GUP-KKP sebesar tagihan KKP yang telah dilakukan pengujian tagihan oleh PPK.


Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM, untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai sedangakan UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP. Jadi dipertanggungjawabkan secara terpisah.
Pertanggungjawaban UP KKP harus segera dipertanggungjawabkan setelah tagihan dari Bank Penerbit KKP diterima untuk segera dilakukan pelunasan/pembayaran oleh Bendahara. Setelah dana UP KKP diterima di rekening Bendahara maka paling lambat 2 (dua) hari kerja harus dilakukan pelunasan/pembayaran kepada Bank Penerbit KKP. UP Tunai dan UP KKP akan dibuatkan Karwas UP masing- masing secara otomasi (sedang dalam tahap pengembangan aplikasi).




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.