Kewenangan Pejabat yang status PLT dan PLH

Pertanyaan:

  1. Apakah bisa PLH menandatangani laporan terkait keuangan seperti LPJ, permohonan TUP, Dispensasi Kontrak dsb, termasuk perikatan dengan pihak ketiga
  2. Apakah perbedaaan PLT dan PLH terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan.

Jawaban:

Berdasarkan pasal 5 dan 6 PP Nomor 45 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Penunjukan KPA dimaksud bersifat ex-officio, yaitu melekat pada jabatan. Jadi jabatan KPA melekat pada jabatan Kepala Satuan Kerja atau melekat pada jabatan pejabat selain Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh PA untuk menjadi KPA.  

Oleh karena itu, Pejabat dengan status Plt. Kepala Satker mempunyai kewenangan sebagaimana KPA karena posisi Plt. adalah menggantikan Kepala Satker sampai dengan ditunjuk pejabat definitif (pada posisi kekosongan jabatan). Sedangkan Pejabat dengan status Plh tidak mempunyai kewenangan sebagaimana Pejabat Definitif Kepala Satker. Hal ini disebabkan karena pejabat dengan status Plh. hanya menggantikan sementara pejabat Kepala Satker Definitif yang berhalangan menjalankan tugasnya baik karena alasan tugas maupun alasan lain. 




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.