Apakah bisa 1 pegawai memegang lebih dari 1 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) karena menjadi bendahara lebih dari 1 DIPA?

KKP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

  • KKP untuk keperluan Operasional dan belanja modal s.d. Rp50 juta, dipegang oleh Pejabat Pengadaan, Kasubag Umum/TU, Staf PPK, atau pejabat/pegawai yang memiliki tugas ataupun ditugaskan untuk melakukan belanja barang/jasa. Dalam konteks ini, baik Bendahara Pengeluaran atau PPK atau Pejabat Perbendaharaan disarankan untuk tidak memegang KKP jenis ini. Mengapa? karena PPK atau Bendahara atau PPSPM akan melakukan tugasnya untuk melakukan pengujian/verifikasi tagihan.
  • KKP untuk perjalanan dinas, dipegang oleh Pejabat/pegawai sebagai pelaksana perjalanan dinas. Disarankan agar yang megang KKP ini adalah pelaksana SPD yang sering melakukan perjalanan dinas (frekuensi Perjadinnya cukup tinggi). Nah, untuk KKP jenis yang kedua ini, Bendahara boleh megang KKP jenis ini tetapi bukan selaku Bendahara Pengeluaran melainkan sebagai pelaksana SPD.

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Bendahara dihindari untuk memegang jenis KKP yang pertama dan yang paling memungkinkan adalah memegang jenis KKP yang kedua (untuk perjalanan dinas). Apabila terjadi untuk jenis KKP Perjalanan Dinas ada Bendahara Pengeluaran yang megang lebih dari 1 KKP di beda DIPA maka menurut hemat kami KKP tersebut dapat diterbitkan, karena pembebanannya pada DIPA Berbeda dan bisa terjadi di beda Bank meskipun 1 orang pemegang KKPnya.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.