Pendelegasian wewenang surat persetujuan perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Pertanyaan :

Pada Pasal 6 PMK 196/2018 “Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Apakah dimungkinkan dilakukan pendelegasian wewenang agar surat persetujuan perubahan proporsi UP KKP cukup ditandatangani Kepala KPPN, tidak harus ke kanwil?


Jawaban :

Tidak boleh dilakukan pendelegasian wewenang. Pemberian dispensasi atas perubahan Proporsi UP KKP maupun perubahan besaran UP, seluruhnya diserahkan/merupakan kewenangan Kepala Kanwil DJPb.



Editor : HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.