Terkait Kartu Kredit Pemerintah, Kapan surat persetujuan jumlah UP dari KPPN dapat diterbitkan?

Pertanyaan :

Pasal 10 PMK 196/2018 Dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, KPPN mempunyai tugas dan wewenang: b. menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker. Kapan surat persetujuan jumlah UP dari KPPN dapat diterbitkan? Apakah harus menunggu satuan kerja menihilkan UP sebesar 40%?


Jawaban :

Surat Persetujuan Besaran UP KKP Satker akan diterbitkan setelah Saker melakukan penihilan UP sebagian sebesar 40%, termasuk juga apabila Satker K/L mengajukan surat permohonan pengecualian untuk tidak menggunakan KKP dengan syarat/ketentuan memenuhi 2 (dua) kriteria Satker yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196 tahun 2018.


Editor : HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.