Apakah untuk pengajuan jaminan uang muka pada awal tahun anggaran yang penjaminnya berada di luar wilayah kerja KPPN berkenaan juga harus mendapat izin dari Kepala Kanwil setempat?

Setelah terbitnya PMK 145/PMK.05/2017 penatausahaan jaminan uang muka dilakukan oleh satker dan dalam ketentuan dimaksud tidak ada persyaratan bahwa penjamin berada di dalam wilayah kerja KPPN sehingga jaminan uang muka dapat diterbitkan oleh penjamin yang berada di luar wilayah kerja KPPN.
Namun yang perlu diperhatikan adalah jaminan uang muka harus memuat klausul mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) sehingga apabila terjadi wanprestasi jaminan uang muka dapat segera diklaim dan disetorkan ke kas negara.
Editor: HAI Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.