Mekanisme Pembayaran Dana KAPITASI pada FKTP Satker Kesehatan

Pertanyaan :

Kronologi permasalahan adalah sebagai berikut :

  1. Pada awal tahun 2019 Satker Kodam telah mengajukan SPM UP RM dan PNBP untuk keperluan Operasional satker dan RS Kesdam di daerah.
  2. Bulan Februari DIPA Kesdam mengalami revisi berupa penambahan PAGU DANA KAPITASI  (dana PNBP)yang berakibat Jumlah pagu DIPA satker Kesdam bertambah.
  3. KESDAM membawahi 42 FKTP (semacam Poliklinik) yang tersebar di beberapa daerah.

Pertanyaan :

  1. Apakah dimungkinkan satker KESDAM mengajukan UP kembali Khusus untuk biaya operasional FKTP tanpa meNIHILKAN SPM UP RM dan PNBP yang ada sebelumnya?
  2. Pada JUKNIS Pengelolaan Dana KAPITASI di lingkungan TNI AD diiuraikan bahwa :
    • Pembayaran UP/TUP yang berasal dari dana KAPITASI dilakukan terpisah dari UP/TUP yang   berasal dari (RM), PNBP Yanmasum dan PNBP BPJS

Apa maksud dari uraian tersebut? bersama ini kami kirimkan juknis dimaksud.

Jawaban :

Berkaitan dengan pertanyaan disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan PMK 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat pasal 20:

  1. Satker Pengelola Dana Kapitasi dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi Dana Kapitasi yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dari Dana Kapitasi dalam DIPA, maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  2. Realisasi Dana Kapitasi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dana Kapitasi yang telah disetor ke Kas Negara.
  3. Dalam hal UP tidak mencukupi, Satker Pengelola Dana Kapitasi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas MP Dana Kapitasi.
  4. (4) Satker Pengelola Dana Kapitasi yang belum memperoleh MP Dana Kapitasi dapat diberikan UP sebesar maksimum 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu PNBP dari Dana Kapitasi dalam DIPA, maksimum sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku juga untuk Satker Pengelola Dana Kapitasi yang telah memperoleh MP Dana Kapitasi namun belum mencapai 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu PNBP dari Dana Kapitasi dalam DIPA.
  6. Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah Satker Pengelola Dana Kapitasi memperoleh MP Dana Kapitasi paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
  7. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker  Pengelola Dana Kapitasi yang telah memperoleh MP Dana Kapitasi melebihi UP yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Maka :

1.  Berdasarkan pertanyaan saudara pada poin 1, maka dapat disimpulkan langkah-langkah yang dapat saudara lakukan terhadap kasus tersebut:

  • Memperhitungkan kembali MP sesuai tambahan pagu dana kapitasi pada DIPA saudara dengan rumus sesuai PMK 88/PMK.02/2016 pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

MP= (PPP x JS) –JPS

MP : Maksimum Pencairan

PPP                : Nilai persentase dari rencana penggunaan atas Pagu PNBP dalam DIPA terhadap jumlah setoran PNBP Dana Kapitasi ke Kas Negara dengan nilai = 100%

JS    : Jumlah Setoran

JPS : Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

  • Setelah mendapatkan jumlah MP yang baru, maka saudara dapat memperhitungkan besaran UP maksimal yang dapat diambil dan mengajukan penyesuaian besaran UP sesuai PMK 88/PMK.02/2016 pasal 20 ayat (7).
  • Menihilkan SPM UP PNBP sebelumnya.
  • Ajukan UP sebesar selisih antara UP yang telah diterima sebelumnya dengan UP maksimal yang dapat diambil. Tata Cara Pengajuan UP merujuk pada PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

2. Berdasarkan PMK 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat disebutkan bahwa Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP Pemerintah Pusat berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Sesuai dengan pasal 6 PMK 88/PMK.02/2016 menyebutkan bahwa:

Penggunaan PNBP dari Dana Kapitasi menjadi bagian dari belanja keseluruhan Satker Pengelola Dana Kapitasi dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur, yang meliputi belanja:

a.       jasa pelayanan kesehatan;

b.      biaya operasional, meliputi obat, alat dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan operasional kesehatan lainnya termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; dan

c.       pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

Maksud dari “Pembayaran UP/TUP yang berasal dari dana KAPITASI dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari (RM), PNBP Yanmasum dan PNBP BPJS” adalah bahwa penggunaan UP dana kapitasi harus sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan pasal 6, sedangkan penggunaan UP yang berasal dari dana rupiah murni dapat digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Khusus untuk penggunaan UP dana kapitasi harus dibebankan pada akun Uang Persediaan Penggunaan PNBP Dana Kapitasi. (pasal 21 ayat (2)).





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.