Honorarium Tugas Tambahan

Pertanyaan :

Di dalam PMK No. 32 Tahun 2018 Tentang SBM Tahun 2019, pada lampiran 1 point 14.1.2, tentang Honorarium Dosen/Pegawai yang diberi Tugas Tambahan pada huruf b dan c (Pusat dan UPT), pemberian honorarium rutin/bulan hanya untuk kepala, Ketua dan Sekretaris dan tidak diatur untuk anggota. Padahal secara faktual terdapat personil anggota yang membantu pelaksanaan tugas pusat/unit tersebut yang kebanyakan dari kalangan Dosen yang dimana tupoksinya (Tridharma) adalah bukan merupakan pelaksanaan tugas tambahan tersebut. Mengacu pada lampiran 1 point 18.1.4 tentang Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA, bisakah ketentuan lampiran 1 point 18.1.4 ini menjadi dasar membayar honorarium rutin anggota perbulan yang tidak diatur pada lampiran 1 point 14.1.2

Jawaban :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2018 tentang SBM TA 2019, dan atas pertanyaan dimaksud, disampaikan sebagai berikut :

  1. Honorarium penyelengggaraan pendidikan lingkup pendidikan tinggi secara khusus telah diatur dalam PMK di atas angka 14 dan penjelasannya pada Lampiran I angka 14;
  2. Honorarium pada PMK di atas angka 18.1.4 dengan penjelasan pada Lampiran I angka 18.1, yang perlu digarisbawahi bahwa honorarium tim pelaksana kegiatan diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/
    instansi pemerintah lainnya dan bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.  Artinya bukan yang bersifat rutin 12 bulan dalam setahun, meskipun satuannnya OB;
  3. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila memang terdapat kebutuhan detail honor untuk dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan yang berstatus sebagai anggota, dan mengingat kebutuhan tersebut tidak berlaku secara menyeluruh atas semua K/L maka dapat mengajukan secara berjenjang kepada DJA untuk pengajuan usul SBM Lainnya, yang selanjutnya akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Menkeu.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.