Plt. Kepala Kantor Menandatangani Surat Tugas

Pertanyaan :

Apabila Kepala Kantor (merangkap Kpa) yang sedang dinas ke luar kota, apa diperbolehkan plh. Kepala Kantor menandatangani Surat Tugas untuk pegawai untuk melakukan suatu perjalanan dinas? Apakah surat tugas termasuk ke dalam dokumen yang mengakibatkan pengeluaran negara?

Jawaban :

  1. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 mengatur bahwa:
    1. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
    2. Surat Tugas diterbitkan oleh kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan.
    3. Berdasarkan Surat Tugas dilakukan:
      1. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
      2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kotalebih dari 8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
    4. Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
  2. Sehingga Plh. Kepala Kantor dapat menerbitkan Surat Tugas sepanjang Perjalanan Dinas tersebut dilaksanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip Perjalanan Dinas yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja negara; dan akuntabilitas.
  3. Atas Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD, yang PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan. Maka SPD lah yang termasuk dokumen yang mengakibatkan pengeluaran negara.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.