Pembelian dan Pengisian E-Toll

Pertanyaan :

Mohon penjelasan atas hal berikut :

  1. Bolehkah pembelian e toll card untuk kantor (hanya beli kartu nya, tidak ada deposit isi) dibebankan pada belanja keperluan sehari hari perkantoran
  2. Dalam rangka pembayaran toll untuk keperluan perjalanan dinas (dalam kota atau luar kota) diperlukan pengisian deposit saldo pada kartu toll,  bisakah dibebankan pada pemeliharaan peralatan dan mesin seperti halnya pembelian bensin kendaraan?

Jawaban :

  1. Sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain untuk :
    • Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.
    • Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.
    • Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
    • #Dalam hal pembelian e-toll card memenuhi kriteria tersebut di atas, maka dapat dimasukkan dalam Belanja Keperluan Perkantoran Satker bersangkutan. Namun demikian, perlu dipertimbangkan mekanisme pengawasan/monitoring dan pertanggungjawaban agar tidak terjadi penyalahgunaan kartu tersebut.

  2. Sesuai PMK nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, biaya tol tidak tercakup dalam Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya pemeliharaan peralatan dan mesin. Pembayaran biaya jalan tol dalam rangka untuk keperluan perjalanan dinas dapat dimasukkan dalam Belanja Perjalanan Dinas. Pengisian deposit kartu toll belum bisa dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran Negara. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah biaya tol yang sudah dikeluarkan berdasarkan bukti/struk pembayaran di gerbang tol.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.