Harga Tiket Perjalanan Dinas Melebihi SBM

Pertanyaan :

Sehubungan dengan tingginya harga tiket pesawat,  mohon penjelasan sebagai berikut :

  1. Apakah diperbolehkan apabila total biaya tiket PP melebihi SBM 2019?
  2. Apabila diperbolehkan, apa alasan yang bisa kita gunakan apabila ada pemeriksaan apip/bpk?
  3. Dalam hal masih tersedia maskapai lain (selain garuda) untuk rute dan jam penerbangan dengan harga tiket PP yang masih dibawah sbm, apakah bisa memilih maskapai garuda  sehingga tiket PP menjadi diatas SBM?
  4. Siapa yang akan bertanggungjawab apabila menurut hasil pemeriksaan apip/bpk harus mengembalikan uang terkait tiket diatas sbm?
  5. Mekanisme penagihan pengembalian seperti apa?

Jawaban :

  1. Dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa standar biaya yang tercantum pada Lampiran I merupakan batas tertinggi sedangkan pada Lampiran II merupakan estimasi. Satuan biaya untuk tiket pesawat terbang PP berada di Lampiran II, sehingga dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya tersebut berfungsi sebagai estimasi. Dalam kondisi tertentu, biaya perjalanan dinas untuk tiket pesawat terbang PP dapat melebihi satuan biaya dalam SBM tetapi dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas yaitu selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas.
  2. Pihak yang mengetahui kondisi riil di lapangan pada saat harga tiket pesawai terbang PP melebihi SBM adalah pelaksana perjadin dan PPK. PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran untuk kemudian memutuskan apakah biaya perjadin yang melebihi SBM dapat dibayarkan atau tidak. Justifikasi dari PPK tersebut yang dapat menjadi tanggapan ketika ada pemeriksaan dari APIP/BPK. Untuk memperkuat data pendukung, pelaksana dapat diminta untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait biaya tiket melebihi SBM.
  3. Dalam hal harga tiket pesawat terbang Garuda melebihi SBM sementara pada saat yang sama tersedia rute dan jam penerbangan dari maskapai lain dengan harga tiket PP yang masih dibawah SBM, Pelaksana perjadin dapat memilih penerbangan dari maskapai yang harga tiketnya tidak melebihi SBM sesuai dengan prinsip efisiensi.
  4. Pihak yang bertanggung jawab apabila menurut hasil pemeriksaan APIP/BPK harus mengembalikan uang terkait harga tiket melebihi SBM adalah pelaksana perjadin.
  5. Berdasarkan rekomendasi dari APIP/BPK, KPA menyampaikan surat kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagian/seluruh biaya perjalanan dinas sesuai hasil pemeriksaan dari APIP/BPK. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab dimaksud menyetorkan langsung/melalui bendahara pengembalian biaya tersebut kepada Kas Negara menggunakan SSPB (untuk pengembalian tahun anggaran berjalan) atau SSBP (untuk pengembalian tahun anggaran yang lalu).
  6. Selanjutnya dapat dibuat kebijakan internal di BPPK sebagai acuan bagi instansi vertikal di bawahnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas lingkup BPPK dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.