Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pertanyaan :

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan gedung asrama haji apakah menggunakan mekanisme SPM-LS ke rekening langsung (rekening pendapatan Dispenda setempat) atau ada mekanisme UP?

Jawaban :

Sesuai dengan ketentuan, pengeluaran atas beban APBN harus dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga/penyedia. Apabila tidak terdapat kendala dalam melakukan pembayaran langsung kepada rekening Dispenda, maka dapat dilakukan melalui pembayaran LS. Namun apabila tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS, dapat dibayarkan melalui mekanisme UP dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pertanggungjawaban.

Namun perlu dipastikan kembali terkait dengan pengenaan pajak bagi gedung/bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan mengingat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa objek pajak yang digunakan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Sehingga berdasarkan hal tersebut satker agar melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dispenda setempat mengenai Peraturan Daerah terkait dengan pengenaan objek pajak bumi dan bangunan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.