Pembayaran Jasa Konsultan dengan UP

Pertanyaan :

Apakah untuk pembayaran jasa konsultan baik konstruksi atau nonkonstruksi diperbolehkan menggunakan uang persediaan?

Mohon juga dasar hukum terkait masalah tersebut?

Jawaban :

  1. Prinsip UP sesuai dengan Pasal 43 PMK 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012, UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

  2. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran antara lain Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain.

  3. Belanja Modal yang dapat dibayarkan menggunakan UP adalah Belanja Honorarium Pokja/Tim Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas yang merupakan bagian dari proses pengadaan barang/jasa tersebut.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.