Pembebanan Akun untuk Pembayaran Narasumber

Apabila Satker hendak mengadakan In House Training (IHT) dengan mendatangkan narasumber pihak ke-3 (perorangan/non-badan) swasta, maka dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:


Sehubungan dengan ketentuan terkait hal tersebut diatas:

  1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  3. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018;dan
  4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun dalam Bagan Akun Standar;

Maka :

  • Sebagai dasar pembayaran perjalanan dinas (transportasi dan akomodasi), Satker penyelenggara dapat menerbitkan surat tugas untuk narasumber pihak ke-3 (perorangan/non-badan) swasta. Akun yang digunakan untuk pembayaran ini adalah 524111. Pemberian biaya perjalanan dinas untuk pelaksana perjadin memperhatikan asas kepatutan dan memperhatikan ketersediaan alokasi dana. Untuk pemberian biaya perjalanan dinas kepada pemberi materi IHT didasarkan pada perikatan yang dilaksanakan. Apabila dalam perikatan tidak diatur pemberian biaya perjalanan, maka kepada pemberi materi IHT tidak diperkenankan diberi biaya perjalanan dinas.
  • Dalam hal pembayaran jasa pemberi materi dibebankan pada honorarium narasumber, akun yang digunakan adalah 522151 (belanja jasa profesi). Besaran honor sesuai dengan standar biaya masukan (PMK No 32/PMK.02/2018).
  •  Dalam hal tarif honor pemberi materi IHT tidak dibebankan pada honorarium, maka pembayarannya dapat menggunakan mekanisme perikatan/kontrak antara PPK dengan pemberi materi IHT bersangkutan. Akun yang digunakan untuk membayar perikatan tersebut adalah akun yang sama dengan akun yang digunakan untuk membebani biaya penyelenggaraan kegiatan bersangkutan, dalam hal ini In House Training yakni 521219.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.