Langganan Jasa Internet

Kronologi :

  1. Sudah beberapa kali masuk SPM langganan internet, pembayaran kepada TELKOM FBCC atau penyedia lain. Adapun nominal SPM lebih dari 50 juta (dalam aturan ditentukan nilai di atas 50 juta harus dengan dasar kontrak)
  2. Beberapa satker melakukan perjanjian terkait langganan internet tersebut di satker yang bersangkutan. Jadi bisa kita sarankan untuk mendaftarkan kontrak di KPPN, tetapi ada beberapa satker kepolisian yang perjanjiannya di satker pusat mereka (mabes).

Pertanyaan:

  1. Apakah langganan internet masuk langganan daya jasa? Jika belum, kami mengusulkan agar langganan internet bisa dimasukkan sebagai langganan daya jasa karena sekarang banyak satker yang rutin langganan internet per bulannya.
  2. Untuk kasus pada poin 2 tadi, bagaimana solusinya? Apakah diharuskan mendaftarkan kontrak ke KPPN? Ataukah cukup dengan LS non kontraktual dengan mencantumkan dasar bayar?

Jawaban :

  1. Sesuai Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, langganan internet dicatat pada akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran dan sampai saat ini belum ada perubahan untuk dicatat sebagai langganan daya dan jasa. Langganan internet belum dapat dimasukkan dalam langganan daya dan jasa karena belum dapat dipertimbangkan untuk menjadi perhitungan base line operasional kantor.
  2. Untuk kasus no 2, apabila tagihan lebih dari 50 juta untuk satu penerima/penyedia barang/jasa dan tidak ada kontrak yang didaftarkan, maka dapat dibayarkan dengan mekanisme UP setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q.  Dirjen Perbendaharaan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.