Pembayaran Tuition Fee

Pertanyaan :

Apakah pembayaran Tuition Fee boleh ke rekening Mahasiswa atau Bendahara Pengeluaran? Dari pihak Kampus menggunakan Virtual Account yang kadang gangguan sehingga pembayaran gagal.

Jawaban :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diuabah dengan PMK 178/PMK.05/2018, dapat disampaikan sebagai berikut:

  1. Pada pasal 40 diatur bahwa pembayaran dengan mekanisme LS ke Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan hanya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas berdasarkan surat keputusan.
  2. Pembayaran kepada pihak ke-3 dapat dilakukan dengan mekanisme LS kepada pihak ke-3 atau dengan mekanisme UP/TUP.
  3. Pada pasal 43 ayat (3) diatur bahwa pembayaran dengan UP kepada satu penerimana/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50 juta.
  4. Sementara itu pada pasal 43 ayat (6) diatur bahwa pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Terkait dengan pertanyaan Saudara dapat disampaikan bahwa pembayaran tuition fee kepada kampus dapat dilakukan dengan mekanisme LS kepada kampus (rekening kampus/virtual account) atau dengan mekanisme UP apabila pembayaran ke kampus tersebut tidak lebih dari Rp50 juta. Dalam hal lebih dari dari Rp50 juta, pembayaran dengan mekanisme UP dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.