Dasar Hukum Pembayaran Honor Tenaga Ahli

Pertanyaan :

Mohon informasi dasar hukum agar  pembayaran honor tenaga ahli dapat dialokasikan pada belanja pegawai? Dan apakah untuk honor tenaga ahli tersebut dapat dibayarkan juga gaji ke 13 dan 14? Misal tenaga ahli di DPR dan di DPD, dimana diamanatkan di UU MD3.

Jawaban :

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang). PPPK yang diangkat dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Gaji dan tunjangan PPPK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, gaji dan tunjangan PPPK dapat dialokasikan pada kelompok akun 5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS.

Sedangkan proses revisi DIPA dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK. 02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019. Pengalokasian anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS dapat dilakukan melalui revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Mekanisme dan dokumen pendukung revisi dapat  berpedoman pada pasal 13 PMK Nomor 206/PMK. 02/2018 dimaksud.

Untuk pemberian gaji 13 dan THR, agar berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang gaji 13 dan THR.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.