Akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas

Pertanyaan:

Dalam DIPA kami terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin yang direncanakan untuk pembelian peralatan dalam jumlah besar dan memerlukan perencanaan serta pengawasan. Atas pengadaan modal ini akan ada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Apakah akun ini bisa digunakan untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan dan pengawas tersebut?


Jawaban :

Dapat kami informasikan bahwa dasar hukum mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa menggunakan belanja modal adalah Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah (Bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan/PP Nomor 71/2010) pada Bab V Klasifikasi Menurut Jenis Belanja Halaman 17 paragraf/baris 21 s.d. 35. Pada ketentuan tersebut antara lain disebutkan bahwa Belanja Modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Dengan demikian, biaya jasa konsultan perencana dan pengawas dapat dibayarkan menggunakan akun perolehan barang modal tersebut.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.