Penyelesaian kelebihan setoran uang persediaan (UP)

Penyelesaian kelebihan UP meliputi :

  1. Pengembalian kelebihan setoran UP kepada bendahara pengeluaran
  2. Reklasifikasi

    Kelebihan setoran UP yang diselesaikan dengan pengembalian meliputi setoran UP yang didalamnya terdapat uang selain UP, diantaranya :

    • Uang dari pencairan SP2D-LS atas nama bendahara pengeluaran yang belum terbayarkan kepada yang berhak
    • UP atau sejenisnya yang bersumber dari dana APBD, dalam hal bendahara tersebut merangkap sebagai bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)
    • Uang lain yang tidak terkait dengan tugas bendahara pengeluaran namun berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran

    Kelebihan pengembalian UP yang diselesaikan dengan cara reklasifikasi meliputi :

    • Kelebihan pengembalian UP melalui potongan SPM
    • Kelebihan setoran UP selain yang dapat diselesaikan dengan cara pengembalian ke bendahara pengeluaran (lihat penjelasan pengembalian UP yang dapat diselesaikan dengan cara pengembalian kepada bendahara pengeluaran)
    • Kelebihan setoran UP yang dapat diselesaikan dengan cara pengembalian ke bendahara pengeluaran (lihat penjelasan pengembalian UP yang dapat diselesaikan dengan cara pengembalian kepada bendahara pengeluaran) yang tidak dimintakan pengembaliannya

    Dalam hal transaksi yang menyebabkan kelebihan pengembalian UP telah dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited, maka reklasifikasi cukup dilakukan melalui koreksi pembukuan pada akun neraca.


    Mengenai mekanisme pengajuan pengembalian kepada bendahara pengeluaran maupun reklasifikasi silahkan mempedomani PER-61/PB/2009 yang dapat didownload disini.





    Bagikan artikel ini:



    Disclaimer

    Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.