Akun apa yang cocok untuk honor/jasa penghulu menikahkan di luar kantor yang dibayar menggunakan dana PNBP menggunakan akun.522151 atau 521213

apat kami sampaikan bahwa sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada BAS, penjelasan kode akun 521213 dan 522151 adalah sebagai berikut :

521213 Belanja Honor Output Kegiatan
Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan
dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian,
honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung
jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia
Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset
Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat
digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka
penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor
yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan
tidak terus menerus dalam satu tahun.

522151 Belanja Jasa Profesi
Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada
pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar
yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri
lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan
mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan memperhatikan bahwa penghulu yang menikahkan di luar kantor termasuk bagian dari pelayanan Pegawai Negeri sebagai kepada masyarakat maka pembayaran honor/jasa yang dibayar menggunakan dana PNBP dapat menggunakan kode akun 522151 (Belanja Jasa Profesi)




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.