Jatuh Tempo Persidangan Jika Pihak Pemohon Banding Tidak Menyetujui Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik

Saat ini belum terdapat ketentuan khusus mengenai jatuh tempo/tenggat waktu persidangan bagi Pemohon Banding yang tidak menyetujui pelaksanaan persidangan secara elektronik. Namun demikian, meskipun tanpa persetujuan dari pihak Pemohon Banding, persidangan secara elektronik tetap dapat dilaksanakan oleh Ketua Majelis. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana yang wajib hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan yaitu pihak terbanding.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.