Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadian Pajak Nomor KEP- 016/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemohon Banding mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Lokasi pelaksanaan sidang.
a. Majelis dan panitera di ruang sidang Pengadilan Pajak
b. Para pihak yang bersidang di kantor/rumah/lokasi lain.

2. Konfirmasi Persetujuan Pemohon Banding atas persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak.
a. Pemohon Banding akan menerima undangan sidang yang berisikan jadwal persidangan setelah sebelumnya mengisi form persetujuan persidangan secara elektronik yang dikirimkan melalui
e-mail oleh Majelis.
b. Jika tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, Pemohon Banding dapat mengirimkan
e-mail yang berisi alasan ketidakbersediaan untuk melakukan persidangan secara elektronik kepada Majelis. Selanjutnya, Pemohon Banding akan menerima e-mail konfirmasi dari Majelis mengenai metode pelaksanaan persidangan, apakah tetap dilaksanakan secara elektronik atau tatap muka.

3. Ketentuan umum pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak.
a. Sidang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom.
b. Jadwal sidang tercantum pada undangan.
c. ID dan Password Zoom diberikan melalui undangan sidang yang dikirimkan melalui
e-mail.
d. Dilarang membagikan ID dan Password Zoom kepada pihak yang tidak berkepentingan.
e. Perkiraan antrean sidang tersedia pada
linktree yang dibagikan oleh tiap-tiap Majelis yang bersidang.
f. Para pihak yang bersidang diharapkan memperhatikan kemungkinan perubahan jadwal sidang dan melakukan penyesuaian.
d. Format nama Zoom pada saat persidangan, yaitu:
Status Pihak_Pemohon yang diwakili_Nama perorangan/Tim,
contoh: Pemohon Banding_PT ABC_Mutia, Terbanding_PT ABC_Kanwil DJP I.
e. Dokumen
softcopy yang digunakan pada saat persidangan merupakan dokumen yang secara fisik telah diterima oleh Majelis.
f. Pengiriman dokumen
hardcopy ditujukan kepada Hakim Ketua Majelis masing-masing, melalui pos atau dengan berkoordinasi dengan Majelis terkait agar dokumen dapat diserahkan secara langsung di Pengadilan Pajak.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.