Ketentuan Mengenai Penandatangan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) bagi non Direktur Perusahaan

Ketentuan Mengenai Penandatangan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) bagi non Direktur Perusahaan, yaitu sebagai berikut.
1. Permohonan Peninjauan Kembali dapat ditandatangani oleh penerima kuasa, misalkan pegawai perusahaan atau kuasa hukum.

2. Untuk membuktikan kewenangan penandatangan surat permohonan PK, maka dilampirkan dokumen sebagai berikut.
a. Akta Perusahaan perubahan terakhir.
b. Fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk/Paspor).
c. Surat Kuasa Khusus .
d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 A1, jika penandatanganan dikuasakan kepada pegawai.
e. Fotokopi Kartu Izin Beracara, jika penandatanganan dikuasakan kepada kuasa hukum.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.